skip to Main Content

TUPOKSI

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat adalah :

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan  berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  3. Membagi tugas kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  4. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  5. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  6. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan berlaku;
  7. Mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
  8. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  9. Menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
  10. Mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatanganinya untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sasarannya;
  11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, e-government, dan teknologi informasi serta informasi dan komunikasi publik agar tercapainya kinerja dinas;
  12. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan dibidang tugasnya;
  13. Melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

  1. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
    • Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
    • Pengelolaan program administrasi keuangan;
    • Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    • Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
    • Mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
    • Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    • Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
    • Menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
    • Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
    • Mengkordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari bidang-bidang;
    • Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas :
    • Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
    • Pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tataksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
    • Penatausahaan barang milik daerah; dan
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan barang milik daerah;
    • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
    • Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan dinas;
    • Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan;
    • Melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dinas;
    • Menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan berlaku;
    • Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sararan kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin, pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan berlaku;
    • Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
    • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

  1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
    1. Penatausahaan keuangan;
    2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
    3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
    2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas berpedoman kepada rencana strategis Dinas dan usulan masing-masing Bidang;
    3. Mengkoordinasikan pembuatan laporan SPJ Bendahara, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
    4. Menyusun dan menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan;
    5. Mengkoordinir penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor, lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
    6. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
    7. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
    8. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
    9. Menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan bidangbidang untuk evaluasi dan penyusunan laporan pencapaian kinerja dinas;
    10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
    11. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Bidang Perumahan dan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Prasarana dan sarana umum kawasan Permukiman; dan
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman dimaksud pada ayat (1) adalah :

    • Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Permukiman dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
      Renstra Dinas Perkim LH th. 2014 – 2018 Bab.II-9
    • Merencanakan operasional Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
    • Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang penyelengaraan perumahan dan permukiman;
    • Memberikan pembinaan dan suverfisi di Bidang Perumahan dan Permukiman; e. menyelenggarakan program penataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    • Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian perumahan pada kawasan permukiman kumuh;
    • Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Perumahan dan Permukiman;
    • Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya
    Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya;
      • Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya; dan
      • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyusun perencanaan, pengembangan, dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan, Perumahan Formal dan Swadaya berpedoman kepada Renstra Dinas;
      • Memfasilitasi pihak swasta dalam menerapkan standar perumahan;
      • Melaksanakan pembinaan, pengawasan penerapan standar dalam pembangunan perumahan;
      • Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan program pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
      • Menyelenggarakan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
      • Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam;
      • Memberikan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
      • Menyelenggarakan pemberian rekomendasi Izin Pembangunan dan pengembangan Perumahan;
      • Menerbitkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
      • Menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman
    Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman;

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
      • Penyusunan rencana dan pelaksanaan program Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai pedoman dan landasan kerja;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan, Pengendalian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
      • Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik perumahan;
      • Mengumpulkan dan menyajikan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan Instansi terkait;
      • Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengrusakan dan peralihan fungsi bangunan bersejarah;
      • Mendata rumah tidak layak huni dan pendataan masalah di kawasan kumuh;
      • Melaksanakan pembinaan terhadap penduduk yang bermukim pada kawasan yang berpotensi menjadi kawasan kumuh dan pada kawasan kumuh untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh;
      • Menyusun rencana tindak penataan lingkungan permukiman kumuh dan DED untuk menuntaskan masalah kekumuhan di kawasan kumuh;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Sesuai tugas dan fungsinya
  3. Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman
    Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman meliputi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
      • Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pada Seksi Prasarana dan sarana Umum Kawasan Permukiman; dan
      • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. (3) Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman dan Renstra Dinas;
      • Melaksanakan penyusunan buku putih sanitasi (BPS) dan Strategis Sanitasi Kota (SSK);
      • Menginventarisir permasalahan drainase, air limbah, persampahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
      • Mendata kondisi sarana dan prasarana sanitasi dan permukiman serta menyusun matrik usulan program sanitasi;
      • Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman;
      • Menyelenggarakan penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang berada pada lingkungan kawasan permukiman;
      • Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem sanitasi di kawasan permukiman;
      • Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan PSU (jalan, jembatan, drainase dan fasilitas umum lainnya) pada kawasan permukiman yang dibiayai dari dana APBD Kota;
      • Menfasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan PSU di pada kawasan permukiman yang dibiayai pemerintah pusat;
      • Menyiapkan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU pada kawasan permukiman;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

    • a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian terhadap dampak Lingkungan Hidup;
    • b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan Hukum Lingkungan;
    • c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas yang mencakup diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, Kelembagaan Peduli Lingkungan Hidup dan Pemberi Penghargaan Lingkungan Hidup; dan
    • d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

    • a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    • b. merencanakan operasional Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
    • c. menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koordinasi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah;
    • d. mengokordinasikan penyusunan dokumen status lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup serta penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    • e. mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran serta penilaian dokumen lingkungan;
    • f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan pemberian penghargaan lingkungan;
    • g. mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan, perlindungan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim dan pengembangan serta konservasi keanekaragaman hayati;
    • h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    • i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
    Seksi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam arti mempersiapkan bahan perumusan, mengumpulkan dan mengolah data, sinkronisasi kebijakan dalam rangka penyusunan instrumen perencanaan lingkungan dan kajian dampak lingkungan berupa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta melaksanakan proses administrasi Izin Lingkungan.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Perencanaan, kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perencanaan, kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Perencanaan, kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Perencanaan, kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas ;
      • Menyiapkan bahan penyusunan dokumen RPPLH Daerah, mensosialisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya;
      • Mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJMD);
      • Menyusun dokumen SLHD dan menghitung IKLH;
      • Menyusun, melakukan pemantauan dan mengevaluasi serta melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Padang Panjang;
      • Melakukan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
      • Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang daerah;
      • Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
      • Mengkoordinasikan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL), Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
      • Membentuk Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
      • Melaksanakan proses Izin Lingkungan (IL) dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
      • Memproses pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
      • Memproses pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan dan penguburan Limbah B3 medis dalam satu daerah Kota;
      • Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
      • Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan kehutanan;
      • Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pencadangan sumber daya alam;
      • Menyusun kebijakan, merencanakan dan melaksanakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
      • Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan secara periodik baik bulanan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan
    Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dalam arti mempersiapkan bahan perumusan kebijakan mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka melaksanakan proses pembinaan dan penegakan hukum lingkungan serta pengawasan pelaksanaan izin lingkungan.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
      • Menyusun kebijakan tentang tata cara pela yan an pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta mensosialisasikannya kepada masyarakat;
      • Menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      • Mengembangkan sistem informasi peneri maan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      • Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
      • Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlin dungan dan pengelolaan lingkungan;
      • Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
      • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
      • Membentuk tim koordinasi dan monitoring Penegakan Hukum Lingkungan;
      • Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
      • Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
      • Melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan sebagai pertang gungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas
    Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup dalam arti mempersiapkan bahan perumusan kebijakan mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pelatihan lingkungan, penyuluhan lingkungan, penilaian dan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi penanganan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Peningkatan Kapasitas;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Peningkatan Kapasitas; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan tugas;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas berpedoman kepada rencana strategis Dinas ;
      • Mengembangkan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
      • Menyelenggarakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
      • Menyelenggarakan pengembangan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
      • Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
      • Melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
      • Menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
      • Melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
      • Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
      • Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
      • Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
      • Menyiapkan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
      • Menyusun kebijakan pengakuan dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      • Mengidentifikasi, menyusun data dan informasi, verifikasi dan validasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional beserta hak-haknya terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
      • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
      • Melaksanakan komunikasi dialogis dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah, penyediaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program operasional persampahan;
    • Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    • Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    • Merencanakan operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
    • Mengoordinasikan penyusunan informasi, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 tingkat kota serta penetapan target dan perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah;
    • Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah kota dimulai dari pengumpulan hingga tempat pengelolaan akhir (TPA);
    • Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pencemaran
    • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengelolaan Persampahan
    Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang pengelolaan sampah dalam arti perumusan kebijakan sampah dan limbah B3, pembinaan pengelolaan sampah dan sarana prasarana persampahan.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Persampahan memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Sampah; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun rumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, antara lain rumusan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, rumusan kebijakan pengurangan sampah, rumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas ;
      • Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
      • Menyiapkan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menye lenggarakan pengelolaan sampah;
      • Menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
      • Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
      • Menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
      • Menyiapkan rumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
      • Melakukan pembinaan terhadap pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
      • Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
      • Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
      • Menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah;
      • Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  2. Seksi Operasional Persampahan
    Seksi Operasional Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang operasional pelayanan persampahan dalam arti menyusun informasi pengelolaan persampahan dan melaksanakan operasional pelayanan persampahan.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Persampahan memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis informasi persampahan dan operasional pelayanan persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir);
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Persampahan; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
    2. Uraian tugas Seksi Operasional Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan Sarana dan Prasarana Persampahan;
      • Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
      • Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
      • Melaksanakan pemilahan sampah;
      • Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah;
      • Melaksanakan pemrosesan akhir sampah;
      • Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
      • Menyusun penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
      • Menyiapkan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan sebagai pertang gungjawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
  3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam arti mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengumpulkan dan mengolah data meliputi pelaksanaan pemantauan dan, pemulihan pencemaran dan kerusakan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

    1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki fungsi :
      • Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
      • Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
      • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
    2. Uraian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
      • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengendalian Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
      • Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi dan menentukan baku mutu sumber pencemar;
      • Menentukan baku mutu lingkungan;
      • Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
      • Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
      • Menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
      • Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
      • Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
      • Menyediakan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
      • Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
      • Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
      • Melaksanakan penanggulangan kerusakan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan kerusakan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) lingkungan;
      • Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dalam Kota;
      • Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
      • Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
      • Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
      • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
      • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Back To Top